Protes Kebijakan JKA Memanas, Massa Kembali Geruduk Kantor Gubernur Aceh dan Ancam Menginap

BANDA ACEH – Gelombang penolakan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terus bergulir. Hari ini, ratusan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil kembali mendatangi Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh untuk menyuarakan keresahan mereka. Aksi ini merupakan buntut dari ketidakpuasan publik terhadap perubahan skema layanan kesehatan yang dinilai kian menyulitkan rakyat kecil.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa membawa berbagai atribut protes, mulai dari spanduk hingga poster yang berisi kecaman terhadap kebijakan Pemerintah Aceh saat ini. Mereka menilai, hadirnya Pergub JKA yang baru telah memangkas hak-hak dasar warga Aceh dalam mendapatkan layanan kesehatan gratis yang selama ini menjadi program unggulan di “Serambi Mekkah”.

Tuntutan Pembatalan Pergub

Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa JKA bukan sekadar program bantuan, melainkan amanah dari kekhususan Aceh yang harus dijaga. “Kami hadir di sini bukan untuk meminta belas kasihan, tapi menuntut hak kami. Pergub JKA yang baru ini justru menciptakan sekat dan birokrasi yang rumit bagi warga miskin untuk berobat. Kami minta Pemerintah Aceh segera mencabut aturan tersebut dan mengembalikan fungsi JKA seperti semula,” tegasnya di atas mobil komando.

Menurut para demonstran, perubahan aturan tersebut menyebabkan banyak warga yang sebelumnya tertanggung dalam sistem JKA, kini merasa khawatir akan nasib pengobatan mereka. Massa menuding pemerintah tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang luas sebelum menetapkan kebijakan tersebut.

Ancaman Bermalam di Lokasi

Suasana sempat memanas ketika massa merasa pihak Pemerintah Aceh enggan menemui mereka secara langsung. Hingga siang hari, belum ada pejabat berwenang—terutama Pj Gubernur Aceh—yang turun untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa.

Merasa diabaikan, massa mengeluarkan ancaman tegas. Mereka menyatakan tidak akan membubarkan diri dan siap mendirikan tenda untuk bermalam di depan Kantor Gubernur jika tuntutan mereka tidak segera direspons.

“Jika hari ini kami tidak diberikan kepastian atau tidak ditemui oleh pemimpin daerah, kami sudah bersepakat untuk bertahan di sini. Kami akan bermalam dan membawa massa yang lebih banyak lagi sampai ada keputusan konkret untuk mencabut Pergub tersebut,” tambah salah satu orator aksi.

Pengamanan Ketat

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa aparat kepolisian bersama satuan Satpol PP telah menyiagakan personel dalam jumlah besar untuk mengawal jalannya aksi. Pagar betis dibentuk di pintu masuk utama kantor guna memastikan massa tidak merangsek masuk ke dalam kompleks perkantoran.

Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas di sekitar jalan utama menuju Kantor Gubernur Aceh mengalami sedikit kepadatan akibat banyaknya massa yang berkumpul. Meski suasana cukup tegang, aksi masih berlangsung secara tertib, sembari massa terus mendesak agar perwakilan pemerintah keluar menemui mereka.

Masyarakat kini menunggu langkah apa yang akan diambil oleh Pemerintah Aceh dalam menanggapi tuntutan ini. Jika kesepakatan tidak segera tercapai, pusat pemerintahan Aceh diprediksi akan terus menjadi titik konsentrasi massa dalam beberapa hari ke depan.